25 Februari 2020
INFORMASI
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE DPMPTSP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
03:20

PENGUMUMAN

Pendaftaran wajib pajak cabang bagi pelaku usaha yang melakukan usaha atau pekerjaan di provinsi Riau.

Download lampiran

 

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  (Online Single Submission/OSS), dengan ini kami sampaikan bahwa DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hilir, tetap buka seperti biasa, untuk melayani Pelaku Usaha yang membutuhkan informasi, bantuan dan Konsultasi , antara lain :

  1. Melayani informasi mengenai kebijakan investasi di sektor tertentu.
  2. Melayani permohonan perizinan berusaha yang tidak diatur dalam PP No.24/2018 (sebagaimana terlampir)
  3. Membantu menjelaskan mengeneai Prosedur permohonan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
  4. Membantu memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan investasinya di Indonesia;
  5. Melakukan Koordinasi dengan Kementrian/Lembaga termasuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Download lampiran

SYARAT & JENIS PERIZINAN

  1. Izin Lokasi Tanpa Komitmen secara Elektronik
    1. Tanah lokasi usaha/kegiatan terletak dilokasi yang telah sesuai dengan peruntukannya menurut detail tata ruang atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan.
    2. Tanah lokasi usaha/kegiatan terletak dilokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
    3. Tanah lokasi usaha/kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapat izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha.
    4. Tanah lokasi usaha/kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
    5. Tanah lokasi usaha/kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha atau kegiatan.
    6. Tanah lokasi usaha/kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana izin lokasi tidak lebih dari.
      1. 25 Ha untuk usaha/kegiatan pertanian;
      2. 5 Ha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
      3. 1 Ha untuk usaha/kegiatan bukan pertanian.
  2. Izin Lokasi berdasarkan Komitmen secara Elektronik
    1. Persyaratan Pemenuhan Komitmen :
      1. Surat Pernyataan  dan Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi bermaterai Rp.6.000.-;
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      3. Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
      4. Peta/sketsa yang memuat titik koordinat polygon batas letak lokasi yang dimohon;
      5. Proposal/rencana kegiatan usaha;
      6. Surat pernyataan luas tanah yang dikuasai oleh Pelaku  Usaha dan Pelaku Usaha lain yang merupakan 1 (satu) grup;
      7. Melampirkan Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten terhadap izin lokasi.
  3. Perpanjangan Izin Lokasi
    1. Surat Permohonan izin lokasi;
    2. Laporan perolehan tanah, realisasi pengguna dan pemanfaatan tanah;
    3. Peta lokasi dan bidang tanah yang sudah diperoleh.
  1. Syarat Persetujuan Pemenuhan komitmen
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000;
    2. Dokumen Lingkungan (Amdal. UKL/UPL, SPPL);
    3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    4. Izin Lokasi;
    5. Rekomendasi dari OPD terkait.
  1. Pelaku non usaha langsung mendaftar ke SIMBG;
  2. Pelaku usaha mendaftar melalui OSS untuk mendapatkan NIB dan kemudian mendaftar ke SIMBG.
    • Untuk Bangunan Umum Rumah Tempat Tinggal
      1. Syarat Administrasi (2 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
          2. Fotocopy e-KTP;
          3. Fotocopy NPWP.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah (SHM, HGB 😉
          2. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
        3. Dokumen dan Surat terkait
          1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang dari instansi terkait;
          2. Izin tetangga diketahui RT dan RW serta Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
          3. Dokumen lingkungan;
          4. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota);
          5. Foto Lokasi Bangunan;
          6. Bukti Lunas PBB tahun berjalan;
          7. Surat Kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan (fotocopy KTP dilampirkan);
          8. Surat Jaminan Konstruksi bagi pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot. memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad.
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
    • Untuk Bangunan Umum Rumah Toko (Ruko) dan sejenisnya
      1. Syarat Administrasi (2 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp.6.000;
          2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
          3. Fotocopy KTP;
          4. Fotocopy NPWP.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah (SHM, HGB );
          2. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
        3. Dokumen dan surat terkait
          1. Surat keterangan kesesuaian tata ruang dari instansi terkait;
          2. Persetujuan Andalalin minimal luas lantai keseluruhan 2.000 M2 (sesuai kewenangan, lokasi dan jenis pembangunan);
          3. Surat Pernyataan Izin tetangga diketahui RT dan RW serta Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
          4. Dokumen lingkungan;
          5. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota);
          6. Foto Lokasi Bangunan;
          7. Bukti Lunas PBB tahun berjalan;
          8. Rekomendasi Pemadam Kebakaran (lebih dari 1 lantai);
          9. Surat Kuasa dari Pemilik Bangunan dalam hal pemohon; bukan pemilik bangunan (Fotocopy KTP dilampirkan).
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis          bangunan   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot; memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad.
        2. Surat jaminan konstruksi yang dibuat oleh konsultan bersertifikat untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai bermaterai6.000,-
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
    • Bangunan Khusus (Pabrik, Pondasi Tangki, Pagar, Dermaga, Kawasan Perumahan)
      1. Syarat Administrasi (2 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
          2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
          3. Fotocopy KTP;
          4. Fotocopy NPWP;
          5. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah (SHM, HGB/HGU );
          2. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
        3. Dokumen dan surat terkait
          1. Surat keterangan kesesuaian tata ruang dari instansi terkait;
          2. Persetujuan Andalalin (sesuai kewenangan, lokasi dan jenis pembangunan);
          3. Surat Pernyataan Izin tetangga diketahui RT dan RW serta Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
          4. Dokumen lingkungan;
          5. Izin Lokasi;
          6. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota);
          7. Foto Lokasi Bangunan;
          8. Bukti Lunas PBB tahun berjalan;
          9. Surat Kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan (Fotocopy KTP dilampirkan).
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis          bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku     (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot. memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad;
        2. Surat jaminan konstruksi yang dibuat oleh konsultan bermaterai6.000,-;
        3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang   dibuat oleh Konsultan perencana dan disetujui oleh pemohon.
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait;
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
    • Menara Telekomunikasi (IMB MENARA)
      1. Syarat Administrasi (3 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp, 6.000;
          2. Nomor Induk Berusaha;
          3. Fotocopy KTP;
          4. Fotocopy NPWP;
          5. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah;
          2. Fotocopy surat perjanjian sewa-menyewa;
          3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
        3. Dokumen dan surat terkait
          1. Surat keterangan kesesuaian tata ruang;
          2. Dokumen lingkungan;
          3. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota;)
          4. Foto Lokasi Bangunan;
          5. Bukti Lunas PBB tahun berjalan;
          6. Surat Pernyataan melaksanakan sosialisasi Rencana pembangunan Menara (surat dan Foto kegiatan);
          7. Fotocopy IMB bangunan (diperuntukan untuk menara diatas bangunan);
          8. Surat Pernyataan/Persetujuan warga sekitar pada radius sesuai ketinggian menara telekomunikasi ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung dari tapak menara yang diketahui Ketua         RT/RW serta Lurah /Kepala Desa dan Camat;
          9. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat;
          10. Rekomendasi Camat setempat;
          11. Surat pernyataan jaminan bertanggung jawab atas keberadaan menara telekomunikasi (kesanggupan memperbaiki/mengganti/memelihara dan menanggung semua resiko atas segala akibat yang mungkin timbul dari kerusakan atas bangunan yang dibangun oleh pemohon);
          12. Surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan ( Fotocopy KTP dilampirkan).
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis          bangunan   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot. memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad;
        2. Surat jaminan konstruksi yang dibuat oleh konsultan bermaterai6.000;
        3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan perencana dan disetujui oleh pemohon;
        4. Laporan test uji beton (Hammer test report) terhadap bangunan yang menopang menara untuk menara diatas bangunan.
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
    • Bangunan Beralih Fungsi
      1. Syarat Administrasi (2 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp.6.000;
          2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
          3. Fotocopy KTP;
          4. Fotocopy NPWP;
          5. Akta pendirian perusahaan dan perubahan.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah (SHM);
        3. Dokumen dan surat terkait
          1. Fotocopy surat keterangan kesesuaian tata ruang dari instansi terkait;
          2. Surat Pernyataan Izin tetangga diketahui RT dan RW serta Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
          3. Dokumen lingkungan;
          4. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota);
          5. Foto Lokasi Bangunan;
          6. Bukti lunas PBB tahun berjalan;
          7. Surat Kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan (fotocopy KTP dilampirkan).
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis          bangunan   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot. memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad;
        2. Surat jaminan konstruksi yang dibuat oleh konsultan bermaterai6.000,-;
        3. Surat pernyataan kelayakan bangunan yang dikeluarkan oleh konsultan bangunan gedung.
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
    • Bangunan Keagamaan
      1. Syarat Administrasi (2 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
          2. Fotocopy KTP;
          3. Fotocopy NPWP.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah;
          2. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
        3. Dokumen dan Surat terkait
          1. Fotocopy surat keterangan kesesuaian tata ruang dsri instansi terkait;
          2. Surat Pernyataan Izin tetangga diketahui RT dan RW serta Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
          3. Dokumen lingkungan;
          4. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota);
          5. Foto Lokasi Bangunan;
          6. Bukti lunas PBB tahun berjalan;
          7. Rekomendasi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama);
          8. Surat Kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan (fotocopy KTP dilampirkan).
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis          bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku   (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot. memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad;
        2. Surat jaminan konstruksi yang dibuat oleh konsultan bermaterai6.000,-
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
    • Bangunan Reklame (IMBR)
      1. Syarat Administrasi (2 rangkap)
        1. Data Pemohon
          1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
          2. Fotocopy KTP;
          3. Fotocopy NPWP;
          4. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
        2. Data Tanah
          1. Fotocopy Surat tanah;
          2. Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa;
          3. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
        3. Dokumen dan Surat terkait
          1. Fotocopy surat keterangan kesesuaian tata ruang;
          2. Surat Pernyataan Izin tetangga diketahui RT dan RW serta Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
          3. Dokumen lingkungan;
          4. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota);
          5. Foto Lokasi Bangunan;
          6. Bukti lunas PBB tahun berjalan;
          7. Surat Kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan (fotocopy KTP dilampirkan);
          8. Pertimbangan teknis dari OPD terkait.
      2. Persyaratan Teknis :
        1. Gambar rencana teknis          bangunan   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (site plan, denah, tampak (tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri), potongan (Pot A-A, Pot.B-B. Pot. Pondasi, Pot. memanjang Pot. melintang), detail)) dengan format autocad;
        2. Surat jaminan konstruksi yang dibuat oleh konsultan bermaterai6.000,-
      3. Persyaratan Penerbitan :
        1. Bukti Lunas Retribusi IMB;
        2. Rekomendasi Teknis dari OPD terkait.
      4. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

SLF dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan SLF kepada dinas terkait, kecuali untuk rumah tempat tinggal dapat dilakukan di DPMPTSP

  1. Persyaratan administrasi :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Surat kuasa dari pemilik bangunan apabila pemohon bukan pemilik bangunan;
    3. Data tanah;
    4. Surat pernyataan pengawas/manajemen kontruksi bahwa bangunan gedung layak fungsi;
    5. Jasa penyedia jasa perencana, pelaksana dan atau pengawas/manajemen kontruksi.
  2. Persyaratan administrasi permohonan perpanjangan SLF
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Surat kuasa dari pemilik bangunan apabila pemohon bukan pemilik bangunan;
    3. Data tanah;
    4. Surat pernyataan penyedia jasa pengkaji teknis bahwa bangunan gedung layak fungsi;
    5. Data penyedia jasa pengkaji teknis.
  1. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil perkebunan dan Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan persetujuan    pemenuhan    komitmen     bermaterai Rp. 6.000;
    2. Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan;
    3. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;
    4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    5. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
    6. Izin lokasi;
    7. Izin lingkungan dan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL);
    8. Fotocopy e-KTP Pemohon;
    9. Fotocopy NPWP.
    10. Hasil Evaluasi Tim Teknis
  2. Waktu Penyelesaian :
    1. Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui OSS setelah perizinan Prasarana terpenuhi;
    2. Evaluasi Tim Teknis paling lama 3 (hari) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen secara lengkap dan benar;
    3. DPMPTSP menyampaikan persetujuan atau penolakan atas hasil evaluasi Tim teknis dan notifikasi ke sistem OSS paling lama 2 (dua.) hari.
  1. Persyaratan Administrasi)
    1. Permohonan persetujuan      pemenuhan      komitmen bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Telah memiliki akun SIINas;
    4. Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
    5. Fotocopy Profil perusahaan meliputi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia;
    6. Fotocopy Izin Lokasi;
    7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    8. Izin lingkungan dan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL);
    9. Fotocopy NPWP Perusahaan;
    10. Menyampaikan Data Industri:
    11. Surat Keterangan dari Dirjen Pembina Kawasan Industri berdasarkan permohonan Pelaku Usaha (bagi usaha Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri, Industri dengan klasifikasi kecil dan menengah atau industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus).
    12. Berita Acara Hasil Pemeriksaaan lapangan;
  2. Pemenuhan komitmen pemeriksaan lapangan harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperolehnya IUI dari lembaga OSS.
  1. Persyaratan administrasi
    1. Permohonan Persetujuan    pemenuhan    komitmen     bermaterai   6.000,- ;
    2. Izin Perluasan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
    3. Menyampaikan Data Industri;
    4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan;
  2. Pemenuhan komitmen Pemeriksaan lapangan harus sudah dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya izin perluasan.
  1. Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen
    1. Permohonan persetujuan     pemenuhan komitmen  bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
    4. Izin lokasi;
    5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
    6. Fotocopy Dokumen Izin lingkungan;
    7. Akta Pendirian Perusahaan;
    8. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
    9. Formulir Isian Kualifikasi;
    10. Bukti Lunas PBB;
    11. Bukti Lunas Reklame.
    12. Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Teknis.
  2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

(Usaha Perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi)

  1. Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Tanda Daftar Usaha Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
    4. Sertifikat Kompetensi Kerja Ahli Jenjang Kualifikasi 8 (untuk Jasa Konsultasi Konstruksi), atau
    5. Sertifikat Kompetensi Kerja Teknisi jenjang Kualifikasi 5 (untuk Pekerjaan Konstruksi).
    6. Bukti Lunas PBB;
    7. Bukti Lunas Reklame;
    8. Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Teknis
  2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan teknis
    1. Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik LB3 yang disimpan
    2. Dokumen tentang tempat penyimpanan Limbah B3
    3. Dokumen tentang pengemasan Limbah B3
    4. Dokumen tentang prosedur penyimpanan limbah B3
    5. Dokumen mengenai tanggap darurat limbah B3
    6. Dokumen mengenai rancang bangun fasilitas limbah B3 (design)
    7. Laporan kegiatan penyimpanan Limbah B3 (untuk perpanjangan/perubahan izin)
  2. Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    3. Izin lokasi
    4. IMB
    5. Izin lingkungan
    6. Izin Operasional (dari OSS)
    7. Fakta Integritas
    8. Notifikasi /Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu Penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan teknis
    1. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat)
    2. Uraian tentang sumber, jenis dan kode limbah B3 yang akan dikumpulkan.
    3. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikumpulkan
    4. Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbollabel Limbah B3
    5. Rancang Bangun tempat pengumpulan Limbah B3
    6. Uraian tentang tata cara pengumpulan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman)
    7. Diagram alir dan narasi lengkap proses pengumpulan limbah B3
    8. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan limbah B3 dan peralatan yang digunakan
    9. Sistem tanggap darurat
    10. Tata letak (layout) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.
    11. Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3
  2. Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    3. Izin lokasi
    4. IMB
    5. Izin lingkungan
    6. Izin Operasional (dari OSS)
    7. Fakta Integritas
    8. Notifikasi /Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu Penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Teknis
    1. Informasi mengenai produksi
    2. Neraca massa air dan neraca air limbah
    3. Necara pengelola air limbah.
    4. Rona Lingkungan pada lokasu pemnafaatan air limbah
    5. Persetujuan karyawan dan masyarakat yang berada dalam radius 500 M dari lokasi pemanfaaatan.
  2. Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    3. Izin Komersial/Operasional (dari OSS)
    4. Izin lingkungan
    5. Kajian pemanfaaatan air limbah ke tanah dan tertuang dalam dokumen UKL/UPL
    6. Fakta integritas
    7. Notifikasi/rekomendasi dari tim teknis
  3. Waktu Penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi
    1. Permohonan persetujuan   pemenuhan    komitmen      bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin lokasi
    4. Izin Lingkungan dan Dokumen Izin lingkungan (Amdal atau UKL/UPL)
    5. Izin Komersial/Operasional (dari OSS);
    6. Dokumen Teknis;
    7. Fotokopi E-KTP;
    8. Fotokopi NPWP;
    9. Fakta integritas;
    10. Notifikasi/rekomendasi dari tim teknis.
  2. Waktu Penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • Bidang Usaha Perdagangan Umum
    1. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
      1. Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bermaterai 6.000
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      3. Izin Usaha (dari OSS;)
      4. Izin Lokasi;
      5. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
      6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
      8. Bukti Lunas PBB;
    2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
  • Bidang Usaha Toko Swalayan
    • Toko Swalayan yang berdiri sendiri
      1. Persyaratan Teknis :
        1. Memiliki hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat (kecuali mini market);
        2. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
        3. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
        4. Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bermaterai Rp. 6.000;
        5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
        6. Izin Usaha (dari OSS);
        7. Izin Lokasi;
        8. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL. UKL/UPL ata SPPL);
        9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
        10. Bukti Lunas Pajak reklame;
        11. Bukti Lunas PBB;
        12. Rekomendasi/Hasil Verifikasi dan Evaluasi dari instansi yang berwenang.
      2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • Toko Swalayan yang Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/ kawasan lain :
    1. Persyaratan Teknis :
      1. Memiliki hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat (kecuali mini market);
      2. Melampirkan izin usaha pusat perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya toko swalayan;
      3. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
    2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
      1. Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bermaterai Rp. 6.000
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      3. Izin usaha (dari OSS;)
      4. Izin Lokasi;
      5. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
      6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
      8. Bukti Lunas PBB;
      9. Rekomendasi/Hasil Verifikasi atau Evaluasi dari Instansi yang berwenang
    3. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
  • Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
    1. Persyaratan Teknis :
      1. Memiliki hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat
      2. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
    2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
      1. Permohonan Persetujuan    Pemenuhan    Komitmen bermaterai Rp. 6.000;
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      3. Izin usaha (dari OSS);
      4. Izin Lokasi;
      5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB;)
      6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
      7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
      8. Bukti Lunas PBB;
      9. Notifikasi/Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
    3. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Pemberi Waralaba : memiliki prospektus penawaran waralaba;
    2. Penerima Waralaba : memiiki perjanjian waralaba dan memiliki prospektus penawaran waralaba;
    3. Pemberi Waralaba Lanjutan : memiliki prospektus penawaran waralaba;
    4. Penerima Waralaba Lanjutan : memiliki perjanjian waralaba.

Pemroses STPW penerima dari waralaba dalam negeri, STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri adalah DPMPTSP Kabupaten/kota.

  1. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan Persetujuan Peemenuhan Komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB;)
    3. Tanda Daftar Gudang (dari OSS);
    4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL UKL/UPL atau SPPL);
    6. Passport dan KITAS bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing;
    7. Sertifikat layak fungsi (SLF);
    8. Bukti lunas Pajak Reklame;
    9. Bukti lunas PBB.
  2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bermaterai Rp. 6.000
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP dari OSS)
    4. Izin Lokasi
    5. Izin Lingkungan
    6. IMB
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame
    8. Bukti Lunas PBB
  2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Hasil studi kelayakan;
    2. Isi pendidikan
    3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
    4. Sarana dan prasarana pendidikan;
    5. Pembiayaan pendidikan;
    6. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
    7. Manajemen dan proses pendidkan;
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Usaha (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin lokasi;
    6. Izin lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. OPD terkait sesuai dengan kewenanganya wajib melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
    2. Komitmen Izin Operasional dan komitmen lainnya wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin usaha;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen setelah terpenuhinya komitmen izin operasional dan komitmen lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan komitmen dari Pelaku usaha.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Hasil studi kelayakan;
    2. Isi pendidikan;
    3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
    4. Sarana dan prasarana pendidikan;
    5. Pembiayaan pendidikan;
    6. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
    7. Manajemen dan proses pendidkan.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Usaha (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin lokasi;
    6. Izin lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Komitmen Izin Operasional wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin usaha;
    2. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen setelah terpenuhinya komitmen izin operasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan komitmen dari Pelaku usaha.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil Klinik;
    2. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan (Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan dipenuhi berdasarkan standar Klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/Operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 1 (satu) bulan
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan visitasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen dan mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan visitasi.
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dan menyampaikanya ke OSS dalam waktu 3 (tiga) hari kerja  sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis (Pemenuhan Komitmen)
    1. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design dan master plan;
    2. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Usaha (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 2 (dua) tahun;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan evaluasi pemenuhan komitmen paling lama 7 (hari) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen;
    3. Perpanjangan pemenuhan komitmen untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
    4. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dan menyampaikannya ke OSS dalam waktu 5 (lima) hari kerja  sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
    2. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi Rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen;
    3. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
    4. Sertifikat akreditasi;
    5. Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerjasama internasional.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
    7. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas kesehatan (untuk rumah sakit type C dan D)
  3. Waktu Penyelesaian (Pemenuhan Komitmen)
    1. Pemenuhan komitmen dilakukan oleh Pelaku usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan visitasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen dan mengeluarkan notifikasi persetujuan/penolakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukan visitasi;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dan menyampaikannya ke OSS dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis
    1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
    2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
    3. Denah bangunan;
    4. Daftar sarana dan prasarana.
  2. Persyaratan persetujuan Pemenuhan Komitmen
    1. Permohonan Persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB;
    9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 6 (enam) bulan;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaaan lapangan paling lama 6 (enam) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dalam waktu 3 (tiga) hari kerja  sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis (Pemenuhan komitmen)
    1. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
    2. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
    3. Denah bangunan;
    4. Daftar sarana dan prasarana.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB;
    9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 6 (enam) bulan;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaaan lapangan paling lama 6 (enam) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dan menyampaikannya ke OSS dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis (Pemenuhan Komitmen)
    1. Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa;
    2. Daftar alat kesehatan yang disalurkan.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan    pemenuhan   komitmen      bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin usaha (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    5. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    6. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    7. Bukti Lunas PBB;
    8. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 2 (dua) Tahun;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaaan lapangan paling lama 12 (dua belas) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dalam waktu 3 (tiga) hari kerja  sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis (Pemenuhan komitmen) :
    1. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi;
    2. Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPLL);
    7. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen setelah evaluasi dan verifikasi paling lama 1 (satu) hari kerja .
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil laboratorium klinik;
    2. Jenis pelayanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB;
    9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas kesehatan (sesuai dengan type laboratorium)
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 1 (satu) bulan;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan vistitasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen dan mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan visitasi;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dalam waktu 3 (tiga) hari kerja  sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Memiliki entomologi atau tenaga kesehatan yang terlatih bidang entomologi serta persediaan bahan dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukri Lunas PBB;
    9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas kesehatan.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
    2. Pemenuhan aspek hygiene sanitasi dan dokumentasi.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB;
    9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaaan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi paling lambat 5 (lima) hari sejak Pelaku usaha memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen dalam waktu 6 (enam) hari kerja  sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis (Permenuhan Komitmen) :
    1. Sertifikat pelatihan pelaksanaan perusahaan rumah tangga yang baik bagi pelaku usaha;
    2. Memiliki sarana bangunan;
    3. Memiliki prasarana yang memadai.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000.-;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/Operasional (dari OSS);
    4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB;
    9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Kesehatan.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku usaha paling lama 2 (dua) tahun;
    2. OPD terkait sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaaan lapanagan paling lama 12 (dua belas) hari sejak Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen;
    3. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima notifikasi pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
    2. Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peralatan;
    3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarkan standar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Usaha (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh koperasi dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional;
    2. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak koperasi mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Usaha (dari OSS);
    4. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    5. Bukti Lunas PBB.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh koperasi dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional;
    2. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak koperasi mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
    2. Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peralatan;
    3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarkan standar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. Surat persetujuan dari OPD terkait.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan  persetujuan     pemenuhan    komitmen   bermaterai Rp. 6.000;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB;)
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy Izin mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
    8. Bukti Lunas PBB.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh koperasi dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional;
    2. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak koperasi mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
    2. Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peralatan;
    3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarkan standar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan peraturan. perundang-undangan yang berlaku.
  2. Persyarat Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
    1. Permohonan persetujuan    pemenuhan    komitmen     bermaterai Rp. 6.000.-;
    2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
    4. Fotocopy izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    5. Izin Lokasi;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Bukti lunas pajak Reklame;
    8. Bukti lunas PBB.
  1. Persyaratan Teknis :
    1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
    2. Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peralatan;
    3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarkan standar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen :
      1. Permohonan persetujuan pemenuhan komitmen bermaterai Rp.6.000,-;
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      3. Izin Komersial/operasional (dari OSS);
      4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      5. Izin Lokasi;
      6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
      7. Bukti Lunas Pajak Reklame;
      8. Bukti Lunas PBB.
  3. Waktu Penyelesaian :
    1. Pemenuhan Komitmen oleh koperasi dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional;
    2. DPMPTSP memberikan persetujuan pemenuhan komitmen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak koperasi mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen.
  1. Persyaratan Administrasi
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Fotocopy e-KTP pemohon;
    3. Pasfoto warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    4. Bukti lunas Pajak Reklame;
    5. Foto terbaru        rencana       lokasi          penempatan reklame, pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter;
    6. Surat kesepakatan dengan pemilik bangunan;
    7. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
    8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR);
    9. Jaminan konstruksi dari pihak berkompeten terhadap konstruksi papan reklame berbentuk Billboard, Neonbox atau Videotron.
  2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
    2. Fotocopy e-KTP pemohon
    3. Pasfoto warna 3 x 4 (2 lembar)
    4. Fotocopy NPWP
    5. Fotocopy IMB
    6. Dokumen izin lingkungan
    7. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa
    8. Bukti lunas Pajak Sarang Burung Walet
    9. Bukti lunas PBB
  2. Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
    2. Fotocopy e-KTP Pemohon;
    3. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    4. Fotocopy NPWP;
    5. Fotocopy Izin Usaha;
    6. Surat pernyataan memiliki Meteran Air;
    7. Surat rencana pengambilan air permukaan perbulan/pertahun;
    8. Peta Situasi dan gambar instruksi pengambilan air permukaan;
    9. Data teknis pengambilan air permukaan;
    10. Analisis fisika dan kimia Air Permukaan yang diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi 6 bulan terakhir;
    11. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    12. Bukti Lunas Pajak Air Permukaan.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

 

 PERPANJANGAN SIPAP

  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ;
    2. Fotocopy e-KTP Pemohon;
    3. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    4. Analisis fisika dan kimia Air Permukaan yang diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi 6 bulan terakhir;
    5. Bukti Lunas Pajak Air Permukaan.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan bermaterai Rp.6000,-;
    2. Fotocopy e-KTP pemohon;
    3. Fotocopy e-KTP RO/Optometris (O);
    4. Pasfoto penanggung jawab ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    5. Fotocopy Akta pendirian;
    6. Fotocopy Surat Izin Praktik RO/O;
    7. Surat pernyataan bagi pemohon (RO) yang merangkap sebagai penanggung jawab (RO);
    8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    9. Fotocopy NPWP;
    10. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    11. Fotocopy STRRO/STRO;
    12. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti surat perjanjian sewa/kontak minimal jangka waktu 5 (lima) tahun;
    13. Rekomendasi puskesmas setempat;
    14. Data personalia beserta uraian tugasnya;
    15. Denah lokasi;
    16. Denah bangunan;
    17. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
    18. Fotocopy perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium;
    19. Surat perjanjian pemilik fasilitas dengan Refraksionis Optisien (RO;)
    20. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan bermaterai Rp.6.000,-;
    21. Surat pernyataan bahwa RO tidak bekerja di optikal lain bermaterai Rp. 6.000,-;
    22. Surat pernyataan kerjasama dari lab optik tempat pemprosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri bermaterai Rp.6.000,-;
    23. Surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenai sanksi bermaterai Rp. 6.000,-;
  2. Syarat Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • Izin Praktek Bidan Sarana
    1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
      1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
      2. Fotocopy e-KTP pemohon;
      3. Pasfoto warna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
      4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
      5. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegilisir oleh MTKP Provinsi ;
      6. Rekomendasi dari organisasi profesi IBI, sesuai dengan tempat praktik;
      7. Surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin paktik;
      8. Surat Keterangan dari Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan yang bersangkutan;
      9. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik bermaterai Rp.6.000,-.
    2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
    3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • Izin Praktek Bidan Mandiri
    1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap).
      1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
      2. Fotocopy e-KTP pemohon;
      3. Pasfoto warna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
      4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir ;
      5. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegilisir oleh MTKP Provinsi ;
      6. Rekomendasi dari organisasi profesi IBI, sesuai dengan tempat praktik;
      7. Surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin paktik;
      8. Rekomendasi dari Kepala UPT Pukesmas setempat;
      9. Melampirkan fotocopy SIPB pertama untuk permohonan SIPB kedua;
      10. Surat pernyataan memiliki    tempat  praktik bermaterai Rp.6.000,-;
      11. Surat Pernyataan kesanggupan melayani inisiasi menyusui dini dan asi eksklusif bermaterai Rp.6.000,-;
      12. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan saksi bermaterai Rp.6.000,-;
      13. Surat pernyataan jam praktik mandiri (bagi bidan desa) bermaterai Rp.6.000,-;
      14. Surat dari pimpinan faskes yang menyatakan tidak keberatan tenaga bidan untuk praktik mandiri bermaterai Rp.6.000.-.
    2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
    3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan bermaterai Rp.6000,-;
    2. Fotocopy e-KTP pemilik sarana;
    3. Fotocopy e-KTP penanggung jawab;
    4. Pasfoto dokter penanggung jawab ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    5. Fotocopy SIP dokter penanggung jawab;
    6. Struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik;
    7. Data ketenagaan di instalasi/unit radiologi diagnostik;
    8. Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;
    9. Data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;
    10. Berita acara uji fungsi alat;
    11. Surat izin importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X);
    12. Fotocopy Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja  setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Fotocopy e-KTP Kepala Puskesmas;
    3. Pasfoto warna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang sah;
    5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas;
    8. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang akan didirikan atau akan dikembangkan;
    9. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Catatan : persyaratan izin penyelenggaraan puskesmas di berlakukan untuk puskesmas yang dibangun setelah berlaku Permenkes No.75 Tahun 2014

  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan bermatrai 6000,-;
    2. Potocopy e-KTP pemohon;
    3. Pasfoto warna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STR ATLM yang di legalisir MTKP;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
    7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
    8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
    9. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap)
    1. Permohonan bermatrai 6000,-;
    2. Fotokopi e- KTP Pemohon;
    3. Pasfoto warna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotokopi akta pendirian badan usaha;
    5. Fotokopi STPT dan atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan;
    6. Izin Lingkungan dan Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    7. Izin Lokasi (luas lokasi lebih dari 1 Ha);
    8. Fotokopi profil Griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi dan klasifikasi Griya SPA;
    9. Mengisi daftar asessment yang disediakan.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi (2 rangkap) :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI;
    5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik bermaterai Rp. 6.000,-;
    6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain;
    7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,- ;
    2. Fotokopi e-KTP Pemohon;
    3. Pas Foto 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasir;
    5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    6. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
    7. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah pendidikan Apoteker yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
    6. Fotokopi SIPA pertama (jika mengajukan SIPA kedua);
    7. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
    8. Surat pernyataan dari apoteker bahwa apoteker tidak memiliki SIA pada Apotek lainnya bermaterai Rp. 6.000,-;
    9. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
    10. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker di fasilitas kesehatan;
    11. Rekomendasi dari organisasi profesi (IAI) sesuai tempat praktik;
    12. SIPA Asli (jika memperpanjang).
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian yang di legalisir;
    5. Fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
    6. Fotokopi SIPTTK pertama (jika mengajukan SIPTTK kedua);
    7. Fotokopi SIPTTK pertama dan kedua (jika mengajukan SIPTTK ketiga);
    8. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
    9. Surat pernyataan apoteker atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
    10. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis kefarmasian di fasilitas kesehatan;
    11. Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;
    12. SIPTTK Asli (jika memperpanjang).
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STRPA;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STRTG;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari Oranisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis: Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang di legalisir;
    5. Fotokopi STRTGM;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik bermatrai Rp. 6000,-;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis: Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Pasfoto bewarna 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP;
    4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotocopy STRF;
    6. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang di legalisir;
    5. Fotokopi STR-E atau STR-E sementara;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang di legalisir;
    5. Fotokopi STROT;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitasi pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan okupasi terapis secara mandiri;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STROP;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Pas foto bewarna 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi ijazah yang di legalisir;
    4. Fotokopi STRTW;
    5. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai izin praktik;
    6. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di pasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik secara mandiri;
  2. Syarat Teknis : Rekomendasi tim teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Pas foto bewarna 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi;
    4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
    5. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    6. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
    7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi tim teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Pas foto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi sertifikat kompetensi;
    4. Fotokopi e-KTP;
    5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR);
    6. Surat keterangan sehat dari dokter;
    7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap : 
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Fotokopi e-KTP pemohon;
    3. Pas foto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
    5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    6. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
    7. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STRRO;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bermaterai Rp. 6.000,-
    8. Rekomendasi dari Oranisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STRO;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi,
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STR Perekam Medis;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotokopi STRTGz;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Fotokopi e-ktp;
    3. Pas foto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
    5. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
    6. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan/tempat kerja atau tempat pelayanan ortotik prosetik secara mandiri;
    7. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
    5. Fotokopi STRTS;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Fotokopi e-KTP;
    3. Pasfoto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
    5. Fotokopi STROT;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri;
    8. Rekomendasi dari organisasi profesi;
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap ;
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
    2. Fotokopi e-KTP;
    3. Pasfoto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
    5. Fotocopy STROT;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri;
    8. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis.
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP pemohon;
    4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
    5. Fotokopi STRTW;
    6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
    7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik mandiri bermaterai Rp. 6.000,-;
    8. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
    2. Fotokopi e-KTP;
    3. Pas foto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotokopi SBR-TPKA;
    5. Fotokopi surat izin praktik/surat izin kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang di sahkan oleh pimpinan penyelanggara pendidikan yang bersangkutan;
    7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
    8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
    9. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negri.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap ;
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
    2. Fotokopi e-KTP;
    3. Pas foto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
    5. Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B;
    6. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
    7. Peta lokasi usaha dan denah ruangan;
    8. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
    9. Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
    10. Surat pengantar dari Puskesmas setempat.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
    2. Fotokopi e-KTP;
    3. Biodata tukang gigi;
    4. Pas foto bewarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    5. Izin tukang gigi yang dimiliki sebelumnya;
    6. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi;
    7. Rekomendansi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
    8. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi 2 (dua) rangkap :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP;
    4. Denah bangunan;
    5. Persetujuan sempadan;
    6. Hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
    7. Hasil Laboratorium yang terakreditasi;
    8. Rekomendasi Puskesmas.
  2. Persyaratan Teknis : Rekomendasi Tim Teknis
  3. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbadan hukum;
    4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    5. Fotokopi e-KTP;
    6. Fotokopi NPWP;
    7. Izin lokasi;
    8. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    9. Bukti lunas Pajak Reklame;
    10. Bukti lunas PBB.
  2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbadan hukum;
    4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    5. Fotokopi e-KTP;
    6. Fotokopi NPWP;
    7. Izin Lokasi;
    8. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    9. Bukti lunas Pajak Reklame
    10. Bukti lunas PBB
  2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Persyaratan Administrasi :
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
    2. Pasfoto berwarna 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi e-KTP;
    4. Fotokopi NPWP;
    5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    6. Izin Usaha;
    7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    8. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL);
    9. Bukti lunas Pajak Reklame
    10. Bukti lunas PBB
  2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • PERUBAHAN LUAS LAHAN MELALUI PERLUASAN
    1. Syarat Administrasi
      1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
      2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
      3. Fotokopi e-KTP pemohon;
      4. Fotokopi NPWP;
      5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur;
      7. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak petak dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
      8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
      9. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
      10. Izin Lingkungan;
      11. Pernyataan Kesanggupan :
        1. Memiliki sumber daya manusia, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT);
        2. Memiliki sumber daya manusia, saran, prasarana dan sistem untuk melakukan perubahan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
        3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi sdengan rencana krja dan rencana pembiayaan; dan
        4. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
      12. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam perundanga-undangan;
      13. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan;
      14. Laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
    2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • PERUBAHAN LUAS LAHAN MELALUI PENGURANGAN
    1. Syarat Administrasi
      1. Permohonan dilengkapi dengan alasan pengurangan bermaterai Rp. 6.000;
      2. Fotokopi e-KTP pemohon;
      3. Fotokopi NPWP;
      4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      5. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
    2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • PERUBAHAN JENIS TANAMAN
    1. Syarat Administrasi
      1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
      2. IUP-B atau IUP;
      3. SK HGU;
      4. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
      5. Fotokopi e-KTP pemohon;
      6. Fotokopi NPWP;
      7. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan;
      8. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
      9. Izin Lingkungan;
      10. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
    2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN
    1. Syarat Administrasi
      1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
      2. IUP-P atau IUP;
      3. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
      4. Fotokopi e-KTP pemohon;
      5. Fotokopi NPWP;
      6. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas yang membidangi perkebunan;
      7. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
      8. Izin Lingkungan;
      9. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
    2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  • PERUBAHAN DIVERSIFIKASI USAHA
    1. Syarat Administrasi
      1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
      2. IUP-B atau IUP;
      3. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
      4. Fotokopi e-KTP pemohon
      5. Fotokopi NPWP
      6. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
      7. Surat Dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan;
      8. Surat dukungan diverifikasi usaha dari instansi terkait;
      9. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
    2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Syarat Administrasi
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
    2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, bagi pemohon berbadan usaha;
    3. Profil lokasi yang dimohonkan yang berisikan karateristik budaya masyarakat sekitar.
    4. Fotokopi e-KTP pemohon
    5. Fotokopi NPWP
    6. Izin Lokasi
    7. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan (UKL/UPL, AMDAL)
    8. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah;
    9. Rekomendasi dari Camat.
  2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  1. Syarat Administrasi
    1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
    2. Proposal Penelitian;
    3. Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Surat Pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
    5. Identitas Peneliti :
      1. Perseorangan
        1. Fotokopi e-KTP
        2. Pasfoto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar
      2. Peneliti Kelompok
        1. Fotokopi e-KTP Ketua Tim;
        2. Pasfoto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar bagi Ketua Tim.
      3. Badan usaha
        1. Fotokopi e-KTP Ketua Tim;
        2. Pasfoto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar Ketua Tim;
        3. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
      4. Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum
        1. Fotokopi e-KTP Ketua Tim;
        2. Pasfoto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar Ketua Tim;
        3. Fotokopi surat keterangan terdaftar.
      5. Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum
        1. Fotokopi e-KTP Ketua Tim;
        2. Pasfoto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar Ketua Tim;
        3. Fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.
  2. Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Copyright © 2017 - 2019 DPMPTSP KAB. INHIL. All Rights Reserved.